BPRNews.id - Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena menyoroti risiko korupsi yang masih menjadi tantangan utama dalam penegakan integritas di berbagai instansi, khususnya di sektor jasa keuangan.

"Penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023 dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk sektor jasa keuangan cukup tinggi, sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia di Jakarta, Rabu.

Sophia menegaskan bahwa OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan sektor jasa keuangan.

"Ke depan, OJK akan terus melakukan strategi penguatan dan penegakan integritas melalui berbagai langkah seperti diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line, membangun budaya integritas, memperluas sertifikasi ISO 37001 SMAP, dan menerbitkan peraturan strategi anti-fraud," tambahnya.

Dalam Governansi Insight Forum yang diadakan di Jakarta, Selasa (19/3), OJK menggelar forum diskusi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan LPS untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas di masing-masing organisasi.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26, melebihi rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia, yang hanya sebesar 70,97. Hal ini menunjukkan bahwa OJK berada pada risiko korupsi yang rendah, serta menegaskan bahwa strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara efektif.